TNews, Samarinda – Penanganan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Subandi. Ia menilai, selama ini upaya penanggulangan masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.
Ditemui di Kantor DPRD Kaltim pada Senin (19/5), Subandi menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas pemerintahan. Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa diserahkan semata kepada Pemerintah Kota Samarinda, melainkan harus melibatkan peran aktif pemerintah provinsi dan pusat secara simultan.
“Kolam retensi di Lempake itu sudah overload. Baru sebentar hujan, sudah penuh. Bahkan saat banjir bulan lalu, hanya karena bendungan dibuka sedikit saja, air langsung meluap,” ungkapnya, merujuk pada salah satu titik rawan banjir yang ia nilai semakin kritis.
Kawasan Lempake selama ini mengandalkan satu kolam retensi utama sebagai penampung air hujan. Namun, kapasitas kolam tersebut kini dianggap tidak lagi memadai menghadapi intensitas curah hujan yang meningkat. Subandi menilai kondisi itu sebagai bukti bahwa infrastruktur pengendalian air yang ada saat ini perlu diperbarui.
Dalam pandangannya, pembangunan kolam retensi tambahan di kawasan Sungai Karangmumus, khususnya di wilayah atas Bandara APT Pranoto, menjadi salah satu solusi yang mendesak. Wilayah tersebut dinilai strategis karena berada di hulu aliran air yang menuju daerah padat penduduk.
“Kalau kita hanya andalkan kolam yang ada, yang sudah kelebihan muatan, maka banjir akan terus terjadi. Kita butuh penanganan dari hulu, bukan hanya bereaksi di hilir,” tegas Subandi.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Samarinda yang tetap konsisten menjalankan program pengendalian banjir. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa dukungan dan koordinasi lintas lembaga, hasilnya akan tetap terbatas. Ia menekankan pentingnya membangun sinergi antar level pemerintahan.
Di luar usulan kolam retensi baru, Subandi menyambut baik program pengerukan sedimen di Sungai Mahakam dan normalisasi anak-anak sungai oleh Pemerintah Provinsi. Menurutnya, langkah itu sangat penting, namun prosesnya akan memakan waktu dan anggaran yang tidak kecil.
“Pengerukan itu bagus, tapi butuh waktu dan dana besar. Kita juga butuh solusi cepat. Kolam retensi tambahan dan pelebaran drainase bisa jadi solusi jangka menengah yang langsung berdampak,” jelasnya.
Usulan-usulan tersebut telah ia sampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai bagian dari aspirasi Komisi III DPRD Kaltim. Ia menekankan bahwa posisi Samarinda sebagai ibu kota provinsi menjadikan penanganan banjir di kota ini sebagai prioritas yang tak boleh diabaikan.
“Pemerintahan dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim berinteraksi di Samarinda, belum lagi tamu nasional dan internasional. Kalau kota ini terus kebanjiran, aktivitas ekonomi, sosial, dan birokrasi akan terganggu,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Subandi menekankan bahwa pola penanganan tambal sulam tidak lagi relevan. Samarinda, katanya, membutuhkan sistem penanggulangan banjir yang terencana, permanen, dan berkelanjutan.
“Kita butuh langkah sistematis, bukan sekadar tambal sulam. Samarinda layak mendapat penanganan banjir yang permanen dan berkelanjutan,” tutupnya.
