TNews, Samarinda- Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, dan akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi meningkatkan ketahanan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar bersamaan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Program MBG di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 5 Agustus 2025.
Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi, Digitalisasi Daerah, dan Akselerasi Program Makan Bergizi Gratis untuk Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat” ini dibuka oleh Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud secara daring dari Jakarta. Hadir secara langsung Wakil Gubernur Seno Aji, jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Kaltim, Kepala Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Ketenagakerjaan, serta pimpinan instansi vertikal lainnya.
Wagub Seno menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh program berjalan selaras demi kesejahteraan masyarakat.
“Pengendalian inflasi, digitalisasi, perlindungan pekerja, hingga pemberian makanan bergizi semuanya saling terhubung. Target kita jelas, menjaga daya beli masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Kaltim secara berkelanjutan,” ujarnya.
Berdasarkan data terbaru per Juli 2025, inflasi di Kalimantan Timur tercatat sebesar 2,8 persen. Kelompok pangan menjadi faktor pendorong utama, terutama menjelang hari besar keagamaan. Gubernur mendorong TPID untuk memperbanyak Gerakan Pangan Murah, mengoptimalkan peran toko penyeimbang, serta memperkuat diversifikasi pangan lokal, termasuk singkong dan jagung.
Di sektor digitalisasi, Kaltim kini menempati peringkat kedua regional dalam implementasi P2DD. Pemerintah Provinsi mendorong seluruh perangkat daerah menerapkan transaksi pendapatan dan belanja secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Sementara itu, program MBG terus didorong melalui pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan pelaksanaannya, yang akan mengawal aktivasi penyediaan pangan gratis di seluruh kabupaten/kota. Hingga saat ini, baru lima daerah yang telah memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan MBG, yaitu Paser, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan tidak hanya menekan inflasi dan mempercepat transformasi digital, tetapi juga memastikan program MBG berjalan efektif sehingga kesejahteraan masyarakat Kaltim dapat tercapai secara berkelanjutan.
