TNews, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memberi catatan positif terhadap kinerja Gubernur Kaltim dalam seratus hari masa jabatan awalnya.
Ia menilai berbagai langkah yang ditempuh sejauh ini mencerminkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan membangun fondasi kerja birokrasi yang lebih disiplin dan terkoordinasi.
“Kalau kita melihat 100 hari Bapak Gubernur, sejauh ini bagus saja. Ada peningkatan dari sisi kedisiplinan dan koordinasi antar instansi,” ujar Hasanuddin saat ditemui pada Rabu, 28 Mei 2025.
Penilaian itu tak lepas dari konsistensi Gubernur dalam menyelenggarakan rapat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap hari Senin. Menurut Hasanuddin, forum briefing mingguan tersebut menjadi arena penting untuk menyisir isu-isu strategis pembangunan daerah sekaligus menyamakan persepsi antar instansi.
“Setiap hari Senin itu ada rapat briefing antar OPD yang membahas tentang Kaltim. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk bekerja secara terarah dan terkoordinasi,” katanya.
Langkah efisiensi anggaran juga menjadi poin apresiasi tersendiri dari politisi Partai Golkar tersebut. Ia menyoroti kebijakan Gubernur yang tak lagi menggunakan hotel sebagai tempat pelaksanaan rapat pemerintahan. Semua pertemuan resmi, sebutnya, kini digelar di kantor.
“Yang paling kami apresiasi, rapat-rapat ini selalu dilakukan di kantor. Tidak pernah menggunakan hotel. Ini menunjukkan orientasinya bukan pada kemewahan, tetapi pada kerja nyata,” tegasnya.
Kebijakan tersebut, menurutnya, bukan sekadar soal penghematan anggaran, melainkan cerminan dari semangat birokrasi yang ingin lepas dari praktik seremonial dan berfokus pada substansi kerja.
Lebih jauh, Hasanuddin menekankan pentingnya kesinambungan atas tren positif ini. Ia berharap komitmen yang sudah terlihat dalam 100 hari pertama tidak hanya berhenti sebagai simbol, melainkan tumbuh menjadi budaya kerja di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Harapan kita ke depan, sinergi antara legislatif dan eksekutif bisa terus berjalan baik, karena tantangan pembangunan Kaltim ke depan sangat besar, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN),” pungkasnya.
Dalam konteks hadirnya IKN sebagai episentrum pembangunan nasional, Hasanuddin menegaskan kesiapan DPRD untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Kolaborasi itu, katanya, menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan tidak tersentralisasi, tetapi menyentuh seluruh wilayah Benua Etam secara merata dan berkelanjutan.
