TNews, Balikpapan – Ketika matahari baru saja menggeliat di ufuk timur, deru kendaraan sudah mendesak-desak di Jalan Jenderal Sudirman. Di Simpang Lima Muara Rapak, tempat pertemuan arus dari berbagai penjuru kota, klakson bersahutan bagai orkestra kegelisahan. Inilah potret kemacetan yang kian menjadi luka lama di tubuh Balikpapan.
Kemacetan di kota ini bukan hanya masalah lalu lintas, melainkan simbol dari pertumbuhan yang tak seimbang. Kota minyak yang dulu tenang kini mendesak ruangnya sendiri, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus ladang masalah urban.
Dua titik paling rawan macet di Balikpapan adalah Simpang Rapak dan Jalan MT Haryono. Kerap kali, antrean kendaraan mengular hingga 2 kilometer saat jam sibuk. Kecelakaan demi kecelakaan tak jarang terjadi, terutama karena kontur jalan menurun.
“Pagi-pagi sudah stres duluan,” keluh Rini (36), pegawai swasta yang setiap hari melintasi Simpang Rapak. “Kalau telat, bukan karena bangun kesiangan, tapi karena macetnya luar biasa.”
Pemerintah pusat sebenarnya telah menganggarkan pembangunan flyover Rapak sejak 2022 melalui dana APBN. Proyek ini ditargetkan rampung 2025, namun progres di lapangan masih jauh dari harapan. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi pelaksanaan dan kecepatan pengerjaan proyek.
“Flyover ini seperti harapan yang digantungkan di langit kota. Ada, tapi belum bisa dirasakan sepenuhnya,” kata Deni, aktivitas transportasi.
Menanggapi kompleksitas kemacetan yang semakin menggurita, Pemerintah Kota Balikpapan menginisiasi sebuah program strategis yang dinilai mampu menjadi angin segar bagi masyarakat dan pelaku usaha di kota ini. Program tersebut adalah pembangunan jembatan penghubung antara Balikpapan Barat dan kawasan industri Kariangau.
Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, SE, ME, menegaskan bahwa proyek ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak untuk mengurai kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama di titik-titik padat seperti Muara Rapak dan Kilometer 5, Balikpapan Utara.
“Kami sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp600 miliar dan menargetkan proyek ini selesai dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan,” ungkap Rahmad Mas’ud pada Rabu, 14 Mei 2025.
Rahmad Mas’ud menambahkan bahwa pelaksanaan proyek ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis infrastruktur, tetapi juga mengusung prinsip kolaborasi dengan dunia usaha lokal.
“Kami ingin agar manfaat pembangunan ini tidak hanya dirasakan dalam hal transportasi saja, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar,” ujarnya.
Keterlibatan pengusaha lokal diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan membuka peluang lapangan kerja bagi warga Balikpapan, sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis komunitas.
Menariknya, Wali Kota Balikpapan juga menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mengingat rencana jalur jembatan yang melewati kawasan mangrove serta area Tanah Kering, Pemkot akan mengawal ketat aspek lingkungan selama proses pembangunan.
“Kita tidak bisa asal bangun. Harus memperhatikan dampak lingkungan, termasuk ketinggian konstruksi dan jalur yang menembus kawasan Tanah Kering,” tegas Rahmad Mas’ud.
