TNews, Samarinda – Menjelang musim hujan, kekhawatiran terhadap kerusakan infrastruktur jalan provinsi di Kalimantan Timur kembali mencuat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengingatkan pentingnya respons cepat dan penanganan serius dari pemerintah daerah, mengingat jalan-jalan yang rusak berpotensi membahayakan keselamatan warga dan menghambat aktivitas ekonomi.
Hal ini disampaikan Subandi usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II Dinas PUPR-PERA Kaltim, Senin, 19 Mei 2025, di Gedung E DPRD Kaltim.
Rapat tersebut membahas program kerja dan hambatan yang dihadapi UPTD dalam pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan untuk tahun anggaran 2025.
Menurut Subandi, kondisi jalan provinsi yang melewati wilayah Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera merancang pendekatan jangka pendek dan panjang guna mengatasi kerusakan yang semakin meluas.
“Jadi kami duduk bersama UPTD II Samarinda untuk menggali permasalahan lapangan yang mereka hadapi, terutama dalam hal teknis dan anggaran,” ujar Subandi.
Salah satu permasalahan utama yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah keterbatasan anggaran. Dari total anggaran sebesar Rp28 miliar yang dikelola UPTD Wilayah II, sekitar Rp10 miliar di antaranya hanya digunakan untuk keperluan bahan bakar minyak (BBM). Sisa anggaran sekitar Rp18 miliar harus mencukupi kebutuhan pemeliharaan jalan di tiga kabupaten.
“Angka ini sangat jauh dari cukup jika kita berbicara tentang pemeliharaan jalan lintas kabupaten. Akibatnya, banyak kerusakan jalan yang tidak bisa ditangani secara menyeluruh,” terang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Tak hanya dana, kekurangan alat berat dan tenaga teknis juga menjadi kendala besar. UPTD II bahkan harus meminjam alat berat dari wilayah lain untuk menangani kondisi darurat, yang berakibat pada lambatnya proses perbaikan di lapangan.
“Banyak pekerjaan yang akhirnya dilakukan secara swa kelola. Padahal seharusnya, bila ada penunjukan resmi, pekerjaan bisa lebih cepat dan terstruktur,” tambahnya.
Subandi menekankan pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan, agar UPTD bisa lebih sigap dalam merespons laporan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur.
“Kita tidak bisa menunggu rusak total baru bertindak. Terlebih saat musim hujan, jalan yang rusak akan semakin parah dan berisiko bagi pengguna. Maka peningkatan anggaran adalah langkah penting yang harus diperjuangkan bersama,” tegasnya.
Lebih jauh, Subandi juga menggarisbawahi pentingnya infrastruktur sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. DPRD, katanya, berkomitmen untuk terus mendorong program-program pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.
Salah satu proyek strategis yang turut disorot dalam RDP tersebut adalah pembangunan Jalan Ring Road IV yang menghubungkan Samarinda dengan Bandara APT Pranoto melalui kawasan Bayur dan Batu Besaung. Meski pembebasan lahan telah selesai, realisasi fisik proyek tersebut masih tertunda akibat efisiensi anggaran dan pergeseran prioritas pembangunan daerah.
“Kalau ini bisa jalan, maka konektivitas antarwilayah akan meningkat pesat. Tapi realitanya masih tertahan karena pertimbangan anggaran,” ungkap Subandi.
Tak kalah penting, jalur vital seperti Jalan H.A.M Rifaddin juga disebut membutuhkan penanganan segera. Jalur ini merupakan penghubung antara Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan yang sangat berpengaruh terhadap distribusi logistik antarwilayah.
Selain infrastruktur antarwilayah, Subandi menanggapi keluhan masyarakat Loa Bakung yang merasa terganggu dengan lalu lintas truk bermuatan besar yang kerap melintasi Jalan Jakarta. Keberadaan kendaraan tersebut dianggap mengancam keselamatan dan merusak jalan lingkungan.
“Kami ingin keselamatan warga tetap jadi prioritas. Pengalihan jalur ini adalah langkah sederhana yang bisa memberi dampak besar,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Subandi menyampaikan bahwa pihaknya terus membangun komunikasi intensif dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur. Tujuannya adalah menyelaraskan program penanganan jalan nasional dengan kebutuhan di tingkat daerah.
“Komunikasi intens terus kami bangun dengan BBPJN agar ada keselarasan program antara pusat dan daerah,” pungkasnya.
